Scroll untuk baca artikel
Example 300250
BeritaDaerahMamuju Tengah

Arsal Aras Hadiri Halal Bi Halal FK-PPPK

217
×

Arsal Aras Hadiri Halal Bi Halal FK-PPPK

Sebarkan artikel ini
Example 325x300

Diurnari, Mamuju Tengah – Ketua DPRD Mamuju Tengah, Arsal Aras hadiri Halal Bi Halal Forum Komunikasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (FK-PPPK) Guru Mamuju Tengah (Mateng).

Dalam kesempatan tersebut, Arsal Aras membeberkan semua yang diangkat menjadi ASN itu semua melalui sistem CAT, maka tidak ada jalan untuk mengangkat putra daerah seperti K1 dan K2.

“Kalau tidak salah K1 itu sudah seleksi berkas dan sudah jadi ASN, K2 saya tidak tau seperti apa di Mamuju Tengah sepertinya masih banyak K2. Tapi sebagian besar sudah terangkat menjadi P3K” ujarnya, rabu (31/5/23)

Menurut Arsal , PPPK adalah solusi yang ditawarkan pemerintah pusat kepada daerah, Sebab, PPPK ini diberikan kepada daerah dengan pendapatan setara dengan PNS.

“Maka dia akan berbanding satu sepuluh dengan tenaga kontrak yang ada sekarang, contohnya sekarang tenaga kontrak di Mateng kalau SMA hanya Rp.300.000. Kalau PPPK S1 Rp.2.900,00 hampir Rp.3000.000 berarti satu banding sepuluh” terang Arsal

Lebih lanjut, namun ada regulasi yang mengatur tentang daerah harus menghentikan tenaga kontrak. Hal itu menandakan bahwa tahun 2023 harus menghentikan tenaga kontrak sebanyak 6000, dengan hitungan finansial kita menghentikan 6000 tenaga kontrak dengan pagu anggaran 30 milyar kemudian mengangkat 1000 P3K jauh lebih besar.

“Tentu pemerintah daerah taat dengan aturan, kalau kita hitung hitung berat rasanya kita memberhentikan 6000 tenaga kontrak kita. Tetapi kalau itu petunjuk aturan, maka kita tidak ada jalan lain” beber Arsal

Ia juga menambahkan, awal dari PPPK ini MoUnya dibiyayai oleh pemerintah pusat, namun terjadi gejolak dibebankan kedaerah sehingga mulai dari tahap satu,tahap dua dan tahap tiga kita hentikan. Sebab jika pemerintah daerah terus menambah PPPK, maka Mamuju Tengah tidak dapat membangun sebab anggaran akan habis diserap PPPK.

“Mateng ini fiskalnya kecil mengangkat P3K 1000 orang saja kita membutuhkan 30 sampai 40 milyar, sehingga memang pemerintah daerah mempunyai setrategis khusus untuk menerima, kalau memang perintah harus menerima P3K tetapi kita akan melakukan pembatasan pembatasan” ungkapnya

Example 120x600
Example 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *