Scroll untuk baca artikel
Example 300250
BeritaMamuju Tengah

Dinsos Mamuju Tengah Jelaskan Prosedur Penonaktifan dan Reaktivasi BPJS PBI

54
×

Dinsos Mamuju Tengah Jelaskan Prosedur Penonaktifan dan Reaktivasi BPJS PBI

Sebarkan artikel ini
Example 325x300

Diurnari.com, Mamuju Tengah – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) memberikan penjelasan mengenai mekanisme penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Prosedur ini didasarkan pada pemutakhiran data sosial ekonomi secara nasional.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), penonaktifan dilakukan melalui pengecekan dan pemeringkatan status sosial ekonomi peserta dalam database DTSEN.

Menanggapi isu mengenai kecepatan proses, Dinsos Mamuju Tengah menyatakan bahwa verifikasi dan validasi (verval) faktual di lapangan telah dijalankan.

Proses ini melibatkan kerjasama yang terpadu dengan pemerintah desa.

“Tim verifikasi kami telah bekerja dengan melibatkan pemerintah desa, yang dianggap paling memahami kondisi warganya. Proses di lapangan didampingi langsung oleh perangkat desa untuk memastikan optimal dan sesuai dengan prosedur, bukan berdasarkan rujukan dari pihak lain,” jelas Yasser, Kepala Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin Dinsos Mamuju Tengah.

Untuk meningkatkan akurasi data, Dinsos mendorong pemutakhiran data secara berkala di tingkat desa melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial–Next Generation (SIKS-NG).

Langkah ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan sasaran penerima bantuan sosial, termasuk BPJS PBI.

Bagi warga yang membutuhkan pengaktifan kembali (reaktivasi) BPJS PBI, Dinsos menyediakan layanan pengajuan.

Pengusulan dapat dilakukan setiap tanggal 1 hingga 20 dalam sebulan.

Namun, kepesertaan akan aktif mulai tanggal 1 pada bulan berikutnya, mengingat Pemerintah Daerah tidak lagi berstatus Universal Health Coverage (UHC) sehingga proses aktivasi tidak dapat dilakukan secara instan.

Dinsos menegaskan bahwa tujuan utama verifikasi adalah memastikan bantuan negara diterima oleh pihak yang benar-benar berhak.

“Inti dari verifikasi dan validasi adalah mengajak kejujuran masyarakat, tujuannya untuk memastikan fasilitas negara tepat sasaran dan diterima oleh yang layak,” pungkas Yasser.

Example 120x600
Example 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *