DIURNARI.COM, MAMUJU TENGAH – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju Tengah resmi menerima Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 dari Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam Rapat Paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD, Senin, 13 Juli 2026.
Agenda tersebut menjadi tahapan awal pembahasan APBD tahun 2027 yang akan menentukan arah kebijakan fiskal daerah, mulai dari target pendapatan, belanja, hingga program pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah pada tahun mendatang.
Rapat paripurna dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Tengah, Hamka, serta dihadiri Wakil Bupati Mamuju Tengah, Askary Anwar, anggota DPRD, para asisten, staf ahli bupati, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Sekretaris DPRD Sakaria, dan sejumlah undangan lainnya.
Waki ll Ketua DPRD, Hamka mengatakan, pembahasan KUA-PPAS merupakan fondasi penting dalam penyusunan APBD sehingga seluruh proses harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan masyarakat.
“KUA dan PPAS merupakan tahapan penting dalam penyusunan APBD karena menjadi pedoman awal dalam menentukan arah kebijakan anggaran, prioritas pembangunan, serta batas maksimal alokasi anggaran daerah,” kata Hamka.
Ia menjelaskan, dokumen tersebut bukan sekadar persyaratan administratif, melainkan instrumen penting untuk memastikan seluruh kebijakan anggaran berjalan sesuai ketentuan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Menurut Hamka, penyusunan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 juga diarahkan untuk menyelaraskan rencana kerja pemerintah daerah dengan kemampuan keuangan daerah agar setiap program yang dirancang dapat direalisasikan secara efektif dan tepat sasaran.
“Prioritas pembangunan akan difokuskan pada sektor-sektor strategis, seperti pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat, ketahanan pangan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia,” ujarnya.
Selain menetapkan prioritas pembangunan, KUA-PPAS juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian fiskal melalui penyusunan asumsi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah secara realistis. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus mendorong efisiensi penggunaan anggaran.
Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Mamuju Tengah, Askary Anwar secara resmi menyerahkan dokumen Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 kepada Wakil Ketua DPRD, Hamka sebagai dasar pembahasan pada tahapan berikutnya.
Melalui pembahasan KUA-PPAS tersebut, pemerintah daerah bersama DPRD diharapkan dapat menyusun APBD 2027 yang tepat waktu, berkualitas, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah.
