Diurnari.com, Mamuju Tengah – Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengadakan High Level Meeting (HLM) pada Kamis, 23 April 2026. Forum ini bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di daerah.
Wakil Bupati Mamuju Tengah, Dr. H. Askary, S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa HLM TPID menjadi instrumen penting untuk menyelaraskan kebijakan antara pemerintah daerah, instansi vertikal, dan pelaku distribusi. Menurutnya, forum ini diharapkan dapat merumuskan langkah konkret dan terukur menghadapi kenaikan harga bahan pokok belakangan ini.
Berdasarkan data Indeks Perkembangan Harga (IPH), Kabupaten Mamuju Tengah mengalami tren kenaikan sejak awal Maret 2026, setelah sebelumnya berada di posisi minus pada Januari–Februari. Hingga saat ini, IPH tercatat mencapai 2,90 persen—angka tertinggi di antara kabupaten non-IHK di Provinsi Sulawesi Barat. Komoditas dengan kenaikan signifikan meliputi daging ayam ras, bawang merah, dan minyak goreng.
Kenaikan harga tersebut berpotensi menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Sebagai respons, pemerintah daerah bersama TPID mendorong langkah strategis seperti penguatan rantai pasok, optimalisasi produksi lokal, dan penyusunan regulasi pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk pengendalian inflasi.
Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia serta seluruh pihak yang terlibat. Sinergi lintas sektor diharapkan terus ditingkatkan guna menjaga stabilitas harga, ketersediaan stok, dan memastikan inflasi daerah tetap terkendali demi kesejahteraan masyarakat.
