DIURNARI.COM, MAMUJU TENGAH – Wakil Bupati Mamuju Tengah, Askary Anwar, menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD Kabupaten Mamuju Tengah dalam rapat paripurna, Senin, 13 Juli 2026.
Askary katakan, penyampaian dan penyerahan KUA-PPAS merupakan amanat peraturan perundang-undangan sekaligus tahapan penting dalam penyusunan APBD sebagai dasar penyepakatan arah kebijakan fiskal antara pemerintah daerah dan DPRD.
“Dokumen ini menjadi landasan awal bagi pemerintah daerah bersama DPRD untuk menyepakati arah kebijakan fiskal daerah sehingga seluruh proses penganggaran dapat berjalan secara terencana, terukur, akuntabel, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah,” katanya.
Ia menjelaskan, penyusunan APBD tahun 2027 mengacu pada tema pembangunan “Akselerasi Transformasi Ekonomi melalui Hilirisasi Pertanian dan Penguatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan.”
Menurut Askary, tema tersebut menjadi arah kebijakan pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih efektif.
Dalam rancangan APBD 2027, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp 532,11 miliar, terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 71,10 miliar, pendapatan transfer Rp 457,55 miliar, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 3,47 miliar.
Sementara itu, belanja daerah dirancang sebesar Rpn538,11 miliar, sehingga APBD diproyeksikan mengalami defisit Rp 6 miliar yang akan ditutup melalui pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.
Lebih lanjut, Askary mengakui kapasitas fiskal daerah masih menghadapi tantangan karena tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah akan terus mengoptimalkan PAD melalui peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah, pengelolaan aset, serta digitalisasi layanan pendapatan.
“Saya berharap pembahasan KUA-PPAS bersama DPRD dapat segera diselesaikan agar APBD tahun 2027 ditetapkan tepat waktu sehingga pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan sesuai jadwal,” pungkasnya.
