Diurnari, Mamuju Tengah – Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) hadiri pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2025.
Kegiatan berlangsung di ruang sidang Paripurna, kantor DPRD Mateng, Kamis (16/4/2026).
Pembahasan LKPJ merupakan agenda tahunan DPRD dalam rangka melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.
Dalam rapat tersebut, Pansus DPRD mengundang sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memberikan penjelasan terkait capaian kinerja dan pelaksanaan program tahun 2025.
Adapun OPD yang hadir meliputi:
1. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
2. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4. Dinas Perikanan dan Kelautan
5. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
9. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Ketua Pansus DPRD Mamuju Tengah, Andi Rudi, katakan bahwa pembahasan LKPJ bertujuan memastikan kesesuaian antara pelaksanaan program OPD dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Ia juga menekankan pentingnya ketepatan waktu dalam proses pembahasan LKPJ.
“Sesuai ketentuan, DPRD memiliki batas waktu maksimal 30 hari setelah dokumen LKPJ diterima untuk memberikan rekomendasi kepada kepala daerah”, ujar Andi Rudi.
Melalui pembahasan tersebut, DPRD Mamuju Tengah menargetkan dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif sebagai bahan perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan.
Rekomendasi tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi, serta capaian pembangunan daerah.
Dengan sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Mamuju Tengah dapat berjalan lebih optimal serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
